Thanks for visit my blog.
Enjoy it and let's share, please coment for better..

Sabtu, 25 Agustus 2012

Artikel Ekonomi Islam


Artikel
“Kemiskinan dan Keberpihakan dalam Pandangan Sistem Ekonomi”
Oleh :
 Mega Ayu Febriyana

Kemiskinan secara general didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (2007) kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg beras/kapita/tahun.
Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari: (1) kemiskinan natural, (2) kemiskinan kultural, (3) kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998).
1.    Kemiskinan natural
Merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya menusia maupun sumber daya pembangunan.
2.    Kemiskinan kultural
Merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat yang cenderung merasa sudah nyaman dengan gaya hidupnya. Kelompok masyarakat ini enggan untuk memperbaiki nasibnya dan berpartisipasi dalam pembangunan, fakfor budaya yang melatarbelakangi seperti malas, tidak disiplin dan boros.
3.    Kemiskinan struktural
Adalah kemiskinan yang disebabkan faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan.[1]
Kemiskinan yang menimpa di Indonesia diidentifikasikan sebagai kemiskinan struktural dan kultural, mengapa? Argumen ini didasari fakta-fakta bahwa tak jarang kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ekonomi belum mengenai sasaran maupun dalam prakteknya kurang selaras dengan aturan yang dibuat. Selain itu juga ada sekelompok masyarakat yang cenderung kurang memiliki etos kerja yang baik, mereka cenderung cepat merasa puas dengan penghasilan yang diperoleh dan enggan untuk meningkatkannya. Namun secara sumber daya alam Indonesia adalah negeri yang sangat makmur, Tuhan telah melimpahkan begitu banyak potensi alam Indonesia tetapi masyarakat Indonesia itu sendiri yang kurang siap menerima dan mengelola sember daya tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kemiskinan sebagai penyakit paling mematikan di dunia. Gizi buruk akibat kemiskinan menjadi penyebab utama kematian manusia melampaui penyakit lainnya di dunia. PBB melaporkan, hingga kini sekitar satu milyar orang hidup miskin, selain itu sekitar empat milyar tidak memiliki akses yang baik terhadap pangan dan kesehatan serta tidak memperoleh layanan infrastruktur sosial yang memadai.[2]
Kemiskinan menjadi masalah krusial dan kompleks yang banyak menjangkiti negara berkembang termasuk Indonesia. Keadaan ekonomi Indonesia menjadi semakin parah sejak terjadinya krisis moneter yang membuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merosot tajam. Kemiskinan harus diberantas sampai ke akar agar tidak menimbulkan problematika baru. Dampak negatif  kemiskinan bukan hanya pada sektor ekonomi namun juga sosial, mengapa? Karena kemiskinan dapat meningkatkan angka  kriminalitas, meningkatkan resiko penyakit kejiwaan seperti stress bahkan meningkatkan angka kematian akibat tekanan kemiskinan.
Memberantas kemiskinan merupakan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang harus dijalankan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya bangsa Indonesia yang bebas merdeka dari penjajahan ekonomi negara lain dan tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan bangsa Indonesia.
Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak hanya berdiam diri dan berpangku tangan dalam memberantas kemiskinan, telah ada upaya untuk menanggulanginya seperti dengan utang luar negeri, baik dari IMF maupun bantuan dari negara maju. Pada dekade tahun 60-an hingga 80-an utang luar negeri telah mampu memfasilitasi pembangunan Indonesia dari berbagai sektor sebelum krisis moneter 1997 menurunkan output produksi nasional.[3]
Krisis ekonomi Indonesia sampai saat ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera pulih. APBN kita masih dikuras dalam jumlah besar untuk membayar bunga utang baik utang luar negeri maupun bunga utang dalam negeri dalam bentuk bunga obligasi rekap bank konvensional. Seharusnya dana APBN ratusan triliun digunakan untuk pemberdayaan rakyat miskin, tetapi justru untuk mensubsisi bank-bank ribawi melalui bunga rekap BLBI dan SBI. Ini terjadi karena pemerintah telah terperangkap kepada sistem riba yang merusak perekonomian bangsa. Menaiknya harga BBM semakin memperparah penderitaan rakyat Indonesia dan semakin membengkakkan angka kemiskinan. Inflasi meningkat secara tajam.
Sejak Maret 2005, tercatat jumlah utang Indonesia mencapai Rp1,282 triliun. Angka tersebut, setara dengan 52 persen dari produk domestik bruto. Komposisi utang itu, 49% utang luar negeri. Sementara 51% utang dalam negeri. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk dan terburuk di bawah sistem ekonomi kapitalisme. Indonesia hanya unggul atas negara-negara Afrika seperti Malawi, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambik, Zimbabwe, Mali, Angola dan Chad. Peringkat daya saing pertumbuhan (growth competitiveness index) Indonesia, nyaris sama dengan Ethiopia yang pernah hancur-lebur oleh perang serta wabah kelaparan.[4]
Secara teoritis pertumbuhan ekonomi akan mendorong kesempatan kerja yang berarti menekan pengangguran serta meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat meminimalisir kemiskinan, tentu saja teori ini jika didukung oleh mekanisme yang tepat.
Masalah kemiskinan erat hubungannya dengan keadaan ekonomi,  keadaan ekonomi dan system ekonomi yang dianut suatu negara bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ada beberapa jenis sistem ekonomi yang diproklamirkan oleh para ahli ekonom barat seperti sistem ekonomi liberal, sosialis, dan kapitalis. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Indonesia lebih “miring" ke kapitalisme, ini didasari  bahwa perekonomian hanya tergantung kepada para konglomerat yang memiliki investasi besar, sedangkan fondasi kinerja perusahaan-perusahaan tersebut belum tentu sehat sehingga jika satu saja perusahaan besar tersebut mengalami masalah finansial akan berimbas kepada masyarakat luas. Kecondongan Indonesia pada seistem kapitalisme ini terjadi sejak masa Orde Baru, karena pada masa itu hubungan Indonesia sangat mesra dengan bapaknya kapitalisme dunia: Amerika Serikat.[5]
Selain sistem ekonomi konvensional yang disebutkan penulis di atas, sebenarnya terdapat sebuah sistem ekonomi syariah berbasis Islam. Ekonomi Islam ini sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam muncul bukan sebagai disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain, tetapi pemikiran secara kompreshensif terhadap sistem ekonomi Islam baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir.
Runtuhnya sistem ekonomi kapitalisme dan menjamurnya bank-bank syariah di Indonesia sepatutnya menjadi momentum bagi bangsa ini untuk berkaca bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang selama ini digadang-gadang mampu mensejahterakan umat manusia kenyataannya hanya berpihak pada kaum sekuler dan penguasa dan tidak berpihak pada kaum marginal, dan sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem ekonomi Islam untuk menyelamatkan negara ini dari kemiskinan. Mengapa para penguasa di negeri ini tidak belajar dari negara tetangga (Malaysia) yang selangkah di depan dalam menerapkan sistem ekonomi Islam dan terbukti dalam kurun waktu beberapa dasawarsa berhasil melampaui keadaan ekonomi Indonesia bahkan sekarang melesat jauh meninggalkan Indonesia yang masih berkutat dalam ekonomi konvensional dan kemiskinan yang semakin mendarah daging.
Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Yang dimaksud dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-qur’an dan sunnah Nabi. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari’ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Berbeda dengan ekonomi konvensional sekuler yang hanya bertujuan untuk kepentingan dunia tanpa memikirkan bagaimana pertanggungjawaban di akhirat kelak.[6]
 Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang memiliiki lima nilai universal, yaitu tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspiratif untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.[7]
Dalam surat Al-Maidah (5):2 dijelaskan: "... Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...”.[8] Ayat tersebut mengandung nilai semangat gotong royong dan kerja sama yang baik, semangat ini yang dibutuhkan untuk bersama-sama membarantas kemiskinan di Indonesia dengan Ekonomi Islam sebagai jalannya. Sesungguhnya ekonomi Islam akan memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia bukan hanya umat muslim.
Anggapan bahwa ekonomi Islam akan membatasi kegiatan perekonomian adalah tidak benar, sebab Islam memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam berekonomi dengan batasan-batasan apa yang halal dan haram. Dengan tujuan agar manusia hanya menikmati apa yang menjadi haknya tanpa mendzalimi hak orang lain.
Mekanisme pasar Islami dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai. Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam berekonomi, walaupun beliau juga memberi batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian, bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam mekanisme pasar Islam memberi beberapa penekanan seperti :
a.    Larangan curang dalam takaran dan timbangan
b.    Larangan terhadap rekayasa harga
c.    Larangan terhadap praktik riba
d.    Larangan terhadap penimbunan (ikhtikar)[9]
Sesuai dengan tema artikel ini, “Kemiskinan dan Keberpihakan dalam Pandangan sistem Ekonomi” menyiratkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia tak lepas karena tidakberpihaknya sistem ekonomi yang dianut Indonesia saat ini yang condong ke arah kapitalisme, pertanyaannya adalah apakah ada yang salah dengan sistem ekonomi konvensional? Tentu, karena dalam sistem tersebut hanya berorientasi pada duniawi tanpa memikirkan akhirat kelak dengan menghalalkan segala cara. Lantas, adakah solusinya? Tentu, sistem ekonomi Islam sebagai solusi karena keberpihakannya pada kesejahteraan umat manusia dengan batas-batas yang jelas antara halal dan haram. Dan yang terpenting sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada duniawi tetapi juga akhirat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Masalahnya saat ini adalah apakah kita mau memberantas kemiskinan di negeri ini dengan memilih jalan yang diridhoi Allah yaitu ekonomi Islam atau tetap bertahan pada kebobrokan sistem ekonomi konvensional yang hanya berpihak pada kaum sekuler.


[1] Akar kemiskinan dan ketergantungan di negara-negara berkembang dalam perspektif strukturalis dependensia, Maimun Sholeh, dalam bentuk pdf.
[3] Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri,(Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
[6] Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam ed. Ke-1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm.17
[7] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam ed. Ke-3 (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm. 34.
[8] Al-qur’an Al-Maidah:2.
[9] Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam cet. Ke-1 (Jakarta:Rajawali Pers, 2007)

2 komentar:

  1. kamsa hamnida,,,^^
    artikel yang sangat menarik,,

    Ulfah Alfiana FIAI UII

    BalasHapus
  2. Terimakasih atas informasinya, sangat membantu.
    salam kenal dari saya mahasiswa fakultas Ekonomi :)

    BalasHapus